Tampilkan postingan dengan label kekuasaan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kekuasaan. Tampilkan semua postingan

Rabu, 29 Oktober 2014

3. Rakryan Mahamatri Katrini
Jabatan ini merupakan jabatan yang telah ada sebelumnya. Sejak zaman Mataram Kuno, yakni pada masa Rakai Kayuwangi, jabatan ini tetap ada hingga masa Majapahit.
Penjabat-penjabat ini terdiri dari tiga orang yakni:
rakryan mahamantri i hino,
rakryan mahamantri i halu, dan
rakryan mahamantri i sirikan.

Di antara ketiga penjabat itu, rakryan mahamantri i hino-lah yang terpenting dan tertinggi. Ia memunyai hubungan yang paling dekat dengan raja, sehingga berhak mengeluarkan piagam (prasasti).

4. Rakryan Mantri ri Pakirakiran
Jabatan ini berfungsi semacam Dewan Menteri atau Badan Pelaksana Pemerintah. Biasanya terdiri dari lima orang rakryan (para tanda rakryan), yakni:
1. Rakryan Mahapatih atau Patih Amangkubhumi;
2. Rakryan Tumenggung (Panglima Kerajaan);
3. Rakryan Demung (Kepala Rumah Tangga Kerajaan);
4. Rakryan Rangga (Pembantu Panglima);
5. Rakryan Kanuruhan (penghubung dan tugas-tugas upacara).

Para tanda rakryan ini dalam susunan pemerintahan Majapahit sering disebut Sang Panca ring Wilwatikta atau Mantri Amancanagara. Dalam berbagai sumber, urutan jabatan tidak selalu sama. Namun, jabatan rakryan mahapatih (patih amangkubhumi) adalah yang tertinggi, yakni semacam perdana menteri (mantri mukya).

5. Dharmadhyaksa
Dharmadhyaksa adalah penjabat tinggi yang bertugas secara yuridis mengenai masalah-masalah keagamaan. Jabatan ini diduduki oleh dua orang, yaitu:
1. Dharmadhyaksa ring Kasaiwan untuk urusan agama Siwa,
2. Dharmadhyaksa ring Kasogatan untuk urusan agama Buddha.
Masing-masing dharmadhyaksa ini dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sejumlah pejabat keagamaan yang disebut dharmaupapatti atau upapatti, yang jumlahnya amat banyak.

sumber : http://dongengarkeologi.wordpress.com/surya-majapahit/tata-pemerintahan/


Majapahit sebagai sebuah kerajaan mencerminkan kekuasaan yang bersifat teotorial dan disentralisasi dengan birokrasi yang terinci. Untuk terlaksananya kekuasaan, raja dibantu oleh sejumlah pembantu, yang tidak lain penjabat-penjabat birokrasi kerajaan. Dari Pararaton dan Nāgarakṛtāgama dapat diketahui bahwa sistem pemerintahan dan politik Majapahit sudah teratur dengan baik dan berjalan lancar.

Struktur birokrasi dalam hierarki Majapahit dari tingkat pusat ke jabatan yang lebih rendah adalah:
1. raja;
2. yuwaraja/kumaraja (raja muda);
3. rakryan mahamatri katrini;
4. rakryan mantri ri pakirakiran;
5. dharmadhyaksa.

1. Raja.
Raja adalah pemegang otoritas tertinggi, baik dalam kebijakan politik mau pun istana lainnya. Kedudukannya diperoleh dari hak waris yang telah digariskan secara turun-temurun.

2. Yuwaraja/Rajakumara/Kumaraja (Raja Muda)
Jabatan ini biasanya diduduki oleh putra mahkota. Dari berbagai prasasti dan Nāgarakṛtāgama diketahui bahwa para putra mahkota sebelum diangkat menjadi raja pada umumnya diberi kedudukan sebagai raja muda. Misalnya, Jayanagara sebelum menjadi raja, terlebih dahulu berkedudukan sebagai rajakumara di Daha.

Pengangkatan tersebut dimaksud sebagai pengakuan bahwa raja yang sedang memerintah akan menyerahkan hak atas takhta kerajaan kepada orang yang diangkat sebagai raja muda, jika yang bersangkutan telah mencapai usia dewasa atau jika raja yang sedang memerintah mangkat.

Beberapa referensi tempat wisata sejarah ada di travelensia.com