Hirarki kekuasaan pada Kerajaan Majapahit

Majapahit sebagai sebuah kerajaan mencerminkan kekuasaan yang bersifat teotorial dan disentralisasi dengan birokrasi yang terinci. Untuk terlaksananya kekuasaan, raja dibantu oleh sejumlah pembantu, yang tidak lain penjabat-penjabat birokrasi kerajaan. Dari Pararaton dan Nāgarakṛtāgama dapat diketahui bahwa sistem pemerintahan dan politik Majapahit sudah teratur dengan baik dan berjalan lancar.

Struktur birokrasi dalam hierarki Majapahit dari tingkat pusat ke jabatan yang lebih rendah adalah:

1. raja;

2. yuwaraja/kumaraja (raja muda);

3. rakryan mahamatri katrini;

4. rakryan mantri ri pakirakiran;

5. dharmadhyaksa.

1. Raja.

Raja adalah pemegang otoritas tertinggi, baik dalam kebijakan politik mau pun istana lainnya. Kedudukannya diperoleh dari hak waris yang telah digariskan secara turun-temurun.

2. Yuwaraja/Rajakumara/Kumaraja (Raja Muda)

Jabatan ini biasanya diduduki oleh putra mahkota. Dari berbagai prasasti dan Nāgarakṛtāgama diketahui bahwa para putra mahkota sebelum diangkat menjadi raja pada umumnya diberi kedudukan sebagai raja muda. Misalnya, Jayanagara sebelum menjadi raja, terlebih dahulu berkedudukan sebagai rajakumara di Daha.

Pengangkatan tersebut dimaksud sebagai pengakuan bahwa raja yang sedang memerintah akan menyerahkan hak atas takhta kerajaan kepada orang yang diangkat sebagai raja muda, jika yang bersangkutan telah mencapai usia dewasa atau jika raja yang sedang memerintah mangkat.

Beberapa referensi tempat wisata sejarah ada di travelensia.com